Contoh penyimpangan :
• Gerakan radikal kelompok yang mengatasnamakan agama
• Perusakan tempat-tempat ibadah
• Perilaku diskriminatif terhadap pemeluk agama yang berbeda
• Tidak menghormati perbedaan beragama
• Munculnya aliran-aliran sesat
• Fanatisme yang bersifat anarki
• Perilaku yang menyimpang dari ajaran agama
Penyebab terjadinya penyimpangan :
• Kurangnya toleransi antar umat beragama
• Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama
• Keadaaan masyarakat Indonesia yang multikultural sehingga rawan konflik
• Kurangnya penghayatan terhadap sila-sila pertama
• Munculnya pemahaman yang beranekaragam dalam menafsirkan suatu ajaran
• Masuknya budaya asing yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai agama
Solusi pemecahan masalah :
• Menanamkan sikap saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda.
• Membangun kerukunan antar pemeluk agama baik yang seagama maupun bukan.
• Menanamkan toleransi beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
• Tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan tertentu terhadap orang lain.
• Menghilangkan sikap diskriminasi di dalam kehidupan bermasyarakat.
• Menghayati dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila utamanya sila “Ketuhanan yang Maha Esa”.
1.Pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.
Bukti pelanggaran dari sila pertama Pancasila
Konflik Poso
Serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini dibagi menjadi tiga bagian . Kerusuhan Poso I (25 - 29 Desember 1998), Poso II ( 17-21 April 2000), dan Poso III (16 Mei - 15 Juni 2000). Pada 20 Desember 2001 Keputusan Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono.
2. Pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
Bukti dari pelanggaran sila kedua Pancasila
1. Tragedi kemanusiaan Trisakti
Mari kita kembali saja reformasi. Dua belas tahun lalu atau 12 Mei 1998, situasi Indonesia khususnya Ibu Kota Jakarta sedang genting. Demonstrasi mahasiswa untuk menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto kian membesar tiap hari. Dan kita tahu, aksi itu akhirnya melibatkan rakyat dari berbagai lapisan.
Salah satu momentum penting yang menjadi titik balik perjuangan mahasiswa adalah peristiwa yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Sie
Mereka ditembak aparat keamanan saat melakukan aksi damai dan mimbar bebas di kampus A Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta Barat. Aksi yang diikuti sekira 6.000 mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainnya itu berlangsung sejak pukul 10.30 WIB.
Tewasnya keempat mahasiwa tersebut tidak mematikan semangat rekan-rekan mereka. Justru sebaliknya, kejadian itu menimbulkan aksi solidaritas di seluruh kampus di Indonesia. Apalagi, pemakaman mereka disiarkan secara dramatis oleh televisi. Keempat mahasiswa itu menjadi martir dan diberi gelar pahlawan reformasi.
Puncak dari perjuangan itu adalah ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada Kamis, 21 Mei 2008.
2. Tragedi Kemanusiaan etnis Tionghoa (13-15 Mei 1998 )
Sebelas tahun sudah tragedi (13-15) Mei 1998 berlalu. Tragedi kemanusiaan ini menyisakan banyak keprihatinan dan tanya bagi banyak orang, khususnya bagi para keluarga korban yang harus kehilangan keluarga dengan cara paksa, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan etnis Tionghoa yang dijadikan korban kekejaman para pihak yang tidak bertanggungjawab.Ratusan manusia menjadi korban, dengan amat mengenaskan mereka terpanggang kobaran api di dalam Yogya Plaza, Kleder, Jakarta Timur. Tragedi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun terjadi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tragedi ini merupakan rentetan kejadian yang memilukan, dimana sehari sebelumnya (12 Mei 1998) empat mahasiswa Universitas Trisakti menjadi korban penembakan oleh aparat TNI pada saat menggelar aksi menuntut Reformasi. Kejadian 11 tahun silam tersebut adalah sejarah kelam bangsa ini. Namun sampai dengan saat ini tak juga ada pertanggungjawaban pemerintah atas terjadinya tragedi Mei 1998.
3. Pelanggaran terhadap sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia
Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia..
Bukti pelanggaran sila ketiga Pancasila
1. Gerakan Aceh Merdeka
GAM pertama kali di deklarasi pada 4 Desember 1976. Gerakan ini mengusung nasionalisme Aceh secara jelas. Nasionalisme yang dibangun sebagai pembeda dengan nasionalisme Indonesia yang sebelumnya telah ada
2. Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya.OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.
3. Lepasnya Timor Timur dari NKRI
Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa'e), yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat.
Sebagai sebuah negara sempalan Indonesia, Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis "Timor Leste" sebagai nama resmi negara mereka.
4. Pelanggaran terhadap sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan.
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
Bukti adanya pelanggaran terhadap sila keempat pancasila
Ulah memalukan para wakil rakyat kita yang harusnya berjuang untuk rakyat
Sering kali para wakil rakyat mempertontonkan perilaku yg mencemaskan rakyat ketika menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan rakyat,perang mulut sampai adu jotos itu diperagakan di depan kamera,itulah yang di sebut kedewasaan di dalam demokrasi,kebebasan ber expresi dan berpendapat benar-benar di terapkan oleh anggotra DPR,karena memang DPR itu adalah sebagai Wakil rakyat. itu jelas-jelas menyimpang dari amanat rakyat.sama halnya dengan anggota DPR dan MPR yang rapat di senayan dalam pembentukan undang-undang ataupun rapat tahunan selalu banyak yang tidur.
5. Pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia
Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atapun batiniah.
Bukti pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila
1. Kemiskinan
Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian cukup besar rakyat tergolong miskin.
2. Ketimpangan dalam pendidikan
Banyak anak usia sekolah harus putus sekolah karena biaya, mereka harus bekerja dan banyak yang menjadi anak jalanan.
3. Ketimpangan dalam pelayanan kesehatan
Keadilan dalam kesehatan masih belum dirasakan oleh masyarakat miskin Indonesia
Nepotisme Sebagai Bentuk Penyimpangan Pancasila
Nepotisme adalah pemilihan orang bukan atas dasar kemampuannya, tetapi atas dasar hubungan kekeluargaan.Katanepotisme ini berasal dari kata latin nepos , yang berarti “keponakan” atau “cucu”. Hal seperti ini merupakan tindakan yang kurang terpuji, karena mengesampingkan keadilan serta hak hak orang lain untuk menduduki atau menerima suatu wewenang dan tentunya nepotisme merupakan pelanggaran hukum dan penyimpangan terhadap pancasila sebagai dasar negara republik indonesia.Dalam Undang
-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menyebutkan bahwa nepotisme merupakan setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat bangsa dan negara.
Nepotisme merupakan penyimpangan dari sistem keadilan yang dibangun berdasarkan pancasila sebagai pedoman dalam ketatanegaraan, pada sila kelima pancasila yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan landasan yang tidak susah ditafsirkan bahwa keadilan merupakan suatu hak dari seluruh rakyat indonesia. Sila kelima dalam pancasila ini adalah sebagai perwujudan dari sila pertama Ketuhanan Yang Masa Esa, sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketigas persatuan Indonesia serta sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal itu menjadi bagian penting dalam refleksi pancasila yang sudah menjadi bagian dalam diri seluruh masyarakat Indonesia Kesimpulan:
Kesimpulan:
Jadi,Pada era reformasi saat ini, negara Indonesia memang lebih demokratis daripada era orde baru. Tapi demokrasi saat ini juga merupakan demokrasi pancasila yang sesungguhnya, masih banyak penyimpangan terhadap pancasila. Seperti pada pemilihan umum, Indonesia menganut sistem satu orang satu suara, dimana rakyat Indonesia semuanya tanpa terkecuali bisa memilih, akibatnya kecurangan terjadi dimana-mana, kualitas diabaikan digantikan dengan kuantitas. Demokrasi mudah dan murah dibeli, dimana yang berkuantitas dapat mengalahkan yang berkualitas, parahnya lagi rakyat Indonesia hanya bisa memilih dan mengantarkan pilihannya tersebut tanpa bisa menarik kembali pilihannya apabila dikemudian hari tidak berkualitas. Akibat dari kecurangan tersebut, timbul penyimpangan-penyimpangan lain yang menambah bobroknya sistem pemerintahan di Indonesia. Peraturan yang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pribadi. Imunitas penguasa dibuat sekebal mungkin dengan hukum. Kepentingkan rakyat dikesampingkan digantikan kepentingan pribadi dan golongannya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dimana-mana untuk
mengembalikan “modal” kampanye dan memperkaya diri sendiri, mensejahterakan kelompok dan golongannya, dan menguntungkan partai-partai pendukungnya.
mengembalikan “modal” kampanye dan memperkaya diri sendiri, mensejahterakan kelompok dan golongannya, dan menguntungkan partai-partai pendukungnya.
